PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) didera prahara internal.
Pasalnya, sepeninggal Hamdansyah Abdurrahman SP aset terakhir berupa gedung sekretariat organisasi lenyap alias telah dimiliki pihak lain.
Ketua PWI Provinsi Kalbar yang menggantikan posisi Hamdan, Gusti Yusri diduga kuat berada di balik kehilangan aset tersebut.
Sebab itu, segenap anggota dan senior PWI Kalbar desak Yusri sampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) pada Konferensi PWI Kalbar yang akan dihelat 30 Maret 2024.
Mereka juga menolak pencalonan kembali Yusri sebagai ketua periode berikutnya karena selama memimpin PWI Kalbar diduga sering melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD PRT) PWI.
“Pelanggaran-pelanggaran itu akan kami buka dan sampaikan nanti di konferensi sebagai forum resmi,” tegas Syarif Dwi Kurniawan, salah satu senior PWI Kalbar saat buka puasa bersama di Pontianak, Rabu (27/3/24).
Iwan, sapaan karibnya, juga mengkritik lambatnya proses penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Dirinya mengaku, memperoleh banyak pengaduan dari beberapa daerah yang telah menyerahkan berkas untuk perpanjangan KTA, namun hingga kini KTA mereka tidak terbit atau tidak dikeluarkan.
“Sudah berapa lama kawan-kawan diminta mengisi formulir dan melengkapi berkas, tapi KTA mereka tak kunjung terbit. Justru yang terbit KTA-nya orang-orang baru, yang tidak pernah diketahui dalam keanggotaan PWI Kalbar sebelumnya,” sesalnya.
Iwan memberi contoh, ada salah seorang ditunjuk sebagai panitia penjaringan kandidat ketua untuk Konferensi PWI Kalbar, padahal beberapa bulan sebelumnya dia pernah bertemu orang tersebut di sebuah kafe di Pontianak dan diketahui belum menjadi anggota PWI Kalbar.
Saat itu, kata Iwan, orang dimaksud belum memiliki KTA PWI jenjang Muda. Sekarang malah ditunjuk menjadi ketua panitia konferensi dan sudah mengantongi KTA jenjang Biasa.
“Ini kan aneh. Hebat benar dia bisa secepat kilat loncat begitu, apakah karena ada hubungan (pribadi-red) antara pimpinan dengan anak buah?” cecarnya.
Iwan memastikan, dirinya bersama segenap anggota akan meminta dan mendesak Yusri menyampaikan LPj selama dua periode memimpin PWI Kalbar.
“Ini kita mintakan karena juga berkaitan dana hasil penjualan aset,” cetusnya.
Senior PWI Kalbar lainnya, Maman Soeherman menimpali, Yusri ditunjuk sebagai ketua dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 2017 lalu, menggantikan Hamdan yang meninggal dunia saat mengemban amanah sebagai Ketua PWI Kalbar.
Artinya, saat ini Yusri sudah jadi Ketua PWI Kalbar selama dua periode,” bebernya seraya menganjurkan cermati AD/ART PWI, apa dibenarkan Ketua PWI menjabat berturut-turut sampai tiga periode.
Maman minta para anggota mengungkap aset terakhir PWI Kalbar berupa sekretariat yang jelas sudah terjual dan perlu dipertanyakan kemana dana hasil penjualan gedung itu.
“Jangan sampai aset PWI dijadikan kepentingan pribadi,” tandasnya.
Maman mensinyalir, Yusri sengaja tidak mengurus perpanjangan KTA (lama) PWI Kalbar karena takut jejak penjualan aset organisasi terbongkar.
Sebab, kata dia, kuat dugaan Yusri sendiri yang menjual aset itu dan tidak ada melibatkan satu anggota pun.
Sehingga wajar Anggota PWI Kalbar desak Yusri sampaikan LPj atas lepasnya gedung Sekretariat PWI di Gang Trijaya.
Sekretariat tersebut, jelas Maman, merupakan aset terakhir PWI Kalbar yang diperoleh dari dana organisasi yang masih tersisa kala itu.
Sesuai kesepakatan bersama, dibelilah tanah beserta bangunan di Jalan Podomoro, Gang Trijaya, Pontianak.
Sebagai pihak yang sangat mengetahui sejarah jual-beli gedung itu, Maman atas sepengetahuan sebagian besar anggota biasa, telah berusaha mempertahankan aset terakhir yang masih tersisa tersebut.
Salah satunya dengan menitipkan sertifikat gedung tersebut ke salah satu notaris di Kota Pontianak, hingga masa kepemimpinan Hamdan berakhir dan dilanjutkan Yusri selama dua periode.
“Saya sudah tidak begitu aktif di organisasi sejak sekitar tahun 2021-an, mendengar Gedung PWI di Trijaya telah terjual, (saya pikir-red) gedung itu tidak mungkin bisa terjual tanpa ada keterlibatan Yusri sebagai ketua,’’ bebernya.
Maman merinci, gedung itu dibeli sekitar tahun 2015 seharga Rp750 juta. Karena bangunan masih berbentuk rumah tinggal, maka dilakukan renovasi yang menghabiskan dana sekitar Rp150 juta.
Jadi, gedung itu pada tahun 2015 saja sudah bernilai Rp900 juta. Jika dijual sekitar tahun 2021, tentu akan ada kenaikan harga minimal menjadi Rp1 miliar.
Maman memandang wajar jika saat ini segnap anggota mempertanyakan dana hasil penjualan tersebut.
“Karena dia (Yusri-red) sebagai Ketua PWI tidak punya hak menguasai hasil penjualan aset itu menjadi dana pribadinya,’’ pungkasnya.
Informasi terhimpun Kompolmas Kalbar, pembelian gedung Sekretariat PWI Kalbar di Gang Trijaya diperoleh dari hasil penjualan atau tukar giling gedung sekretariat sebelumnya ditambah dana-dana lain dari sumber sah dan tidak mengikat.
Proses memiliki gedung sekretariat baru yang lebih layak pakai ini dilakukan di awal masa Hamdan menjabat ketua, sekitar tahun 2013-2015.
Selain pembaharuan aset tersebut, gebrakan fenomenal Hamdan kala itu adalah digelarnya Karya Latihan Wartawan (KLW) yang menjadi gapura perekrutan anggota baru hingga terbentuknya kepengurusan PWI di seluruh kabupaten/kota se-Kalbar.
Wartawan senior ini diyakini telah menjadi pemersatu kalangan PWI se-Kalbar yang sebelumnya sempat terbelah menjadi faksi-faksi tertentu.
Hamdan dikenal sangat care terhadap semua anggota, tidak ada diskriminasi antara anggota lama dan baru, antara anggota berkedudukan di ibu kota provinsi maupun berkedudukan di kabupaten/kota.
Sayangnya, Hamdan keburu dipanggil Sang Pencipta sebelum sempat menuntaskan program-program yang dia usung demi mendorong kemajuan peradaban pers di Bumi Khatulistiwa.
Hingga menjelang berita ini dipublikasikan, Gusti Yusri, notaris tempat penitipan SHM dan pihak-pihak berkompeten dalam penjualan aset terakhir PWI Kalbar masih dalam upaya dikonfirmasi. [tim]
—
Baca selengkapnya di GOOGLE NEWS KompolmasTV
