AKSI Unjuk rasa damai di depan kantor DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan diwarnai prank alias kelakar pelaku aksi.
Pasalnya, pagi itu (Senin, 6/3) 170 personel polisi sudah terlanjur disiagakan kawal keamanan unjuk rasa.
Sementara pihak pengunjuk rasa menamakan diri Aksi Penyelamatan Bengkulu Selatan (APBS) ternyata hanya diawaki belasan aktivis lokal plus beberapa wartawan yang sejatinya sedang liputan.
Padahal, semula beradar kabar aksi mengusung enam tuntutan itu bakal diikuti 200-300 massa.
Kabag Ops Polres Bengkulu Selatan Polda Bengkulu, AKP Andri Anwar mengatakan surat perintah pengamanan dikeluarkan Kapolres AKBP Juda Trisno Tampubolon SH SIK MH berisi pengerahan 170 personel.
“Sprin-nya itu tadi 170 orang (termasuk cadangan-red),” ungkapnya saat mendampingi Wakapolres, Kompol Rahmat memimpin pasukan pengamanan di lokasi unjuk rasa.
Kendati demikian, Andri mengaku pihaknya tetap berupaya mengantisipasi segala kemungkinan negatif dan memastikan para pengunjuk rasa mendapatkan hak pengamanan selama menyampaikan aspirasi.
Pantauan Kompolmas.tv, aksi unjuk rasa dimulai 43 menit lebih telat dari jadwal semula, yakni menjadi jam 10.43 WIB, menggunakan satu mobil komando.
Dari enam tuntutan yang disampaikan bergantian beberapa orator, meminta kejelasan program bantuan satu KK satu ekor sapi (Sakti) menjadi poin dominan.
Setelah 15 menit orasi berlangsung, Ketua DPRD Barli Halim didampingi Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasi Provos, Kasi Humas dan sejumlah perwira pertama Polres Bengkulu Selatan keluar menemui para pengunjuk rasa.
Usai bernegosiasi singkat menggunakan pengeras suara, Barli mempersilahkan perwakilan pengunjuk rasa masuk ke ruang rapat DPRD untuk berdialog.
Blunder
Dalam ruangan rapat, situasi nyaris blunder saat pimpinan DPRD gagal memenuhi desakan perwakilan pengunjuk rasa untuk menghadirkan Bupati Gusnan Mulyadi dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).
Dialog berakhir tanpa keputusan sesuai keinginan dan para pengunjuk rasa menyatakan akan menunggu kedatangan Bupati Gusnan Mulyadi ke gedung wakil rakyat tersebut tanpa batas waktu ditentukan.
Tapi sekitar setengah jam kemudian, perwakilan pengunjuk rasa kembali meminta berdialog dengan Ketua DPRD, Kasdim 0408, Wakapolres dan Kasat Intelkam.
Melalui dialog kedua ini, disepakati hearing dengan Bupati Gusnan Mulyadi soal Program Sakti dilaksanakan pada Kamis (9/3) mendatang, dan Ketua DPRD siap memfasilitasi.
Informasi terkini diterima redaksi, rencana aksi unjuk rasa serupa sebagai pembuka sesi hearing dengan Bupati Gusnan Mulyadi pada Kamis mendatang, dibatalkan APBS sendiri.
Pembatalan itu setelah APBS menerima masukan Kasat Intekam Polres Bengkulu Selatan soal tenggat waktu perizinan aksi yang tidak memungkinkan.
“Jadi, kita langsung hearing saja,” simpul koordinator aksi, Herman Lufti di sebuah kafe di Pantai Pasar Bawah, Senin sore.[cen]
Baca selengkapnya di GOOGLE NEWS KompolmasTV
