BENGKULU SELATAN | KompolmasTV — Temuan kejanggalan pengelolaan keuangan desa tahun 2018-2020 di Kabupaten Bengkulu Selatan bertambah banyak.
Tim investigasi bentukan IMO-Indonesia DPW Bengkulu mencatat, setidaknya sudah terpantau 21 desa di berbagai kecamatan memiliki rekam jejak keuangan sangat mencurigakan.
Kejanggalan dimaksud berupa indikasi markup anggaran, kegiatan fiktif, hingga manipulasi data penerima bantuan sosial.
Pada salah satu kecamatan, kecurigaan tim menguat justru dipicu ulah oknum pendamping desa yang mengajak para kepala desa memboikot media mainstream, diduga agar gerak-gerik desa tidak selalu terpantau dan diketahui khalayak.
Kemudian, di Kecamatan Kedurang Ilir ada pemerintah desa yang nekat membuat badan jalan sentra produksi di wilayah desa tetangga.
Di Kecamatan Seginim, terdapat dua desa diduga melakukan markup, ditambah satu desa lainnya lebih gila dari itu.
Sementara di Kecamatan Manna, Bunga Mas dan Air Nipis, terpantau delapan desa disinyalir melakukan hal serupa.
Sederet temuan tersebut terungkap dalam rapat koordinasi mingguan, IMO-Indonesia DPW Bengkulu, di Pantai Pasar Bawah, Selasa (22/6/2021) sore.
Tim investigasi dan segenap pengurus organisasi perusahaan pers tersebut sepakat menahan diri (pending investigasi dan publikasi), minimal hingga usai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021.
“Kondusifitas lebih penting, tak boleh gegabah. Jangan sampai ini dipelintir orang seolah untuk kepentingan Pilkades.
Kita tidak berada di level itu, terlalu tinggi, pers ini rakyat biasa,” ujar Ketua DPW, Ersan, kepada rekan-rekannya.
Kendati demikian, dia tetap mempersilahkan anggota IMO-Indonesia mengarahkan para jurnalisnya masuk desa untuk berpartisipasi mengawal kelancaran Pilkades. “Kita hargai Pilkades ini dulu,” ajaknya.
Ersan menegaskan, kalangan pers khususnya yang bekerja di perusahaan media anggota IMO-Indonesia harus mengedepankan norma dan kearifan lokal dalam menjalankan peran, termasuk saat mengungkap pengemplang duit rakyat.
“Deklarasi pilkades damai sudah digelar dari tingkat desa sampai kecamatan. Itu berarti stakeholder memandang serius Kamtibmas.
Kita jangan mengacaukannya dengan hal-hal yang masih bisa ditunda beberapa hari,” timpal Bendahara DPW, Alfian.
Pilkades Serentak diselenggarakan oleh 127 desa dari total 142 desa se-Kabupaten Bengkulu Selatan, pada Senin (28/6) mendatang.[san]
