DUGAAN Ketidakberdayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat menindak tegas Karaoke MO dan tempat hiburan malam (THM) ilegal lainnya di Kecamatan Parittiga memantik reaksi keras kalangan grassroot.
Informasi terkini diterima redaksi, simpul-simpul massa di Desa Puput, Air Gantang dan beberapa desa lainnya dalam wilayah Parittiga mulai meningkatkan kewaspadaan.
Sumber di barisan itu mengklaim siap bergerak mendatangi Karaoke MO kapan saja, kalau Pemkab Bangka Barat tetap tak bergeming dengan keluhan masyarakat.
“Kita lihat saja perkembangannya dalam 3-4 hari ke depan. Kami siap bergerak,” ujar dua warga setempat, Rabu (24/8) sore.
Sementara itu, membisunya enam dari tujuh anggota legislatif Bangka Barat daerah pemilihan (Dapil) Prittiga-Jebus juga turut dipertanyakan.
“Dari tujuh anggota dewan Dapil 2, kenapa hanya seorang Marudur yang bersuara, kemana yang lainnya?” kata Ketua Forum Kibar Pemuda Merah Putih (FKPMP), Ali Hartono, Kamis (25/8) pagi.
Dia memingingatkan, maraknya THM di wilayah Parittiga telah berulang kali memicu persoalan sosial yang makin dirasakan negatif bagi masyarakat umum.
Apalagi yang berlokasi di tengah pemukiman warga, fasilitas pendidikan dan tempat ibadah seperti Karaoke MO milik KRS, tentu desakan penutupan akan semakin gencar dan masif.
Karenanya, Ali meminta Pemkab dan DPRD Bangka Barat bisa secepatnya turun tangan agar hal-hal tidak diinginkan bisa dicegah.
Beberapa hari sebelumnya, Ketua LSM Laskar Babar, Jarnas juga bersuara sama. Dia meminta Pemkab Bangka Barat meningkatkan status penyegelan terhadap Karaoke MO menjadi ditutup total.
Suara-suara sumbang tentang tempat karaoke itu sejatinya sudah dijawab Kasatpol PP Bangka Barat, Sidartha Gautama, dengan menerjunkan Tim Gakkum, Jum’at (19/8) lalu.
Namun belakangan Sidartha justru menyangkal hal itu sebagai langkah penertiban. Dia mengaku kedatangan Tim Gakkum hari itu hanya untuk bersilaturrahmi dengan pemilik usaha.
Bahkan disertai tudingan berita-berita di media online ditulis ambisius, tidak berimbang, hanya menyuarakan keluhan segelintir orang yang tidak jelas identitas dan kapasitasnya.
Hingga berita ini diturunkan, upaya mengonfirmasi pihak-pihak berkompeten masih terus dilakukan.[iq/dr/bn]
Baca selengkapnya di GOOGLE NEWS KompolmasTV
