BUKAN Isapan jempol, sebanyak 60 persen belanja iklan nasional digondol asing.
Rahasia itu dibongkar Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2) lalu.
Tentu saja, hal itu membuat publik dan para pengusaha media nasional terperangah.
“Kenapa bisa begitu?” serempet Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub Ismail di Jakarta Selatan, Minggu (12/2).
Dia memandang, ada sesuatu yang miss terkait tata kelola industri media di Indonesia serta minimnya pembinanan terdap pengusaha media nasional.
“60 persen adalah angka yang sangat-sangat tinggi (majority-red) dalam sebuah bisnis. Ini tidak boleh dibiarkan,” tandasnya.
Yakub meminta pemerintah segera mengevaluasi serta mendorong industri media nasional dengan berbagai regulasi dan kebijakan.
“Agar kita bisa segera bangkit dan merebut kembali belanja iklan yang hilang serta memperluas pangsa pasar secara global,” anjurnya.
Owner PutraIndoNews.com ini menyebutkaan, ribuan media online di Tanah Air kini tengah menanti kebijakan dan kemudahan dari regulator agar dapat aktif berkiprah dan meramaikan industri media nasional.
Untuk dapat membuat pemerataan, Yakub menyarankan, bisa dibuat segmen/kualifikasi usaha media.
Misalnya kualifikasi kecil untuk di kabupaten/kota, kuakifikasi menengah untuk tingkat regional, dan kualifikasi besar untuk nasional.
“Hal ini juga sesuai kaidah-kaidah yang sudah umum dan berlaku di sektor usaha lainnya sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang dunia usaha,” jelasnya.
Tentunya, sambung Yakub, selain memberikan kemudahan dalam pembinaan juga dapat memberikan kemudahan dalam pemenuhan persyaratan yang berimbang untuk tumbuh kembangnya industri media secara lebih luas.
“Dengan begitu, sebaran belanja iklan nasional akan lebih merata sekaligus menjadi solusi di bidang ekonomi serta ketenagakerjaan secara nasional,” simpulnya.[hra]
Baca selengkapnya di GOOGLE NEWS KompolmasTV
