PENANGANAN Dugaan perbuatan asusila Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau dinilai lamban.
Akibatnya, segenap masyarakat Negeri Seribu Kubah berang, mereka geruduk gedung parlemen setempat, Kamis (22/6/2023).
Dalam aksi unjuk rasa damai itu DPRD Rohil pun diultimatum, segera gunakan hak interpelasi dan hak angket atau balik digugat rakyat yang diwakilinya.
“Kami tidak ingin Tanah Melayu yang kami cintai ini dikotori oknum-oknum pejabat pelaku zina,” tegas Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Masyarakat Rokan Hilir Menggugat (GMRHM), Raju Farma dalam orasinya.
Berikut poin tuntutan massa unjuk rasa selengkapnya :
- Mendesak DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket atas digerebeknya Wakil Bupati Rokan Hilir dengan wanita yang bukan istrinya di salah satu hotel Pekanbaru.
- Mendesak DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk segera memutuskan tentang persoalan sebagaimana yang tercantum pada poin 1.
- Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi 3×24 jam, maka kami akan menggelar aksi dan melakukan langkah-langkah hukum atas mangkirnya DPRD Kabupaten Rokan Hilir, sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015, tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Kompolmas Riau melaporkan, hingga Jum’at (23/6) sore belum ada tanda-tanda tuntutan itu ditindaklanjuti pihak legislatif.
Berdasarkan tenggat waktu yang diberikan pihak pengunjukrasa, DPRD Rohil tinggal memiliki sisa waktu 2×24 jam untuk kooperatif.
Hingga berita ini ditayangkan, mengonfirmasi pihak-pihak berkompeten masih terus diupayakan. [mul]
—
Baca selengkapnya di GOOGLE NEWS KompolmasTV
