SEORANG Wartawan media online mengaku akan disogok beberapa oknum aparat penegak hukum (APH) kalau bersedia menghapus berita yang telah diterbitkan.
Berita dimaksud mengulas tentang operator alat berat yang tewas tertimbun longsor di lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI) di Pasiran, perbatasan Singkawang-Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar).
Iming-iming memberi segepok duit haram-jadah itu disampaikan pasca wartawan tersebut memublikasikan berita di beberapa media online, di antaranya Suaramabes.co, Jakartabicara.com dan Mpginews.id.
Dalam berita tersebut disebutkan, seorang operator alat berat bernama Yono (35), pria kelahiran Jawa Timur, tewas tertimbun material galian tambang yang longsor.
Dia tertimbun bersama alat berat milik pria berinisial DANG di lokasi usaha PETI milik cukong emas asal Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang tersebut, Sabtu (2/3/24) sekitar jam 18.00 WIB.
Setelah memperoleh bocoran informasi tiga hari kemudian, beberapa wartawan dari Pontianak langsung menuju TKP karena curiga kematian korban yang ditutup-tutupi.
Segenap warga sekitar TKP membenarkan adanya kecelakaan kerja di lokasi PETI milik DANG.
Begitu ditemukan, jenazah Yono langsung dibawa ke rumah istrinya di Senakin Kabupaten Landak.
“Kami juga tidak tahu persis bagaimana kejadiannya, korban cepat dibawa keluar lokasi setelah ditemukan meninggal dunia,” ungkap sumber.
Seorang tokoh masyarakat setempat menyebutkan, DANG dikenal paling sakti di antara cukong-cukong lainnya di wilayah tersebut, dia punya backing banyak oknum aparat.
“Kebal hukum itu, hati-hati,” kata sumber mengingatkan, Selasa (5/3).
Hingga menjelang berita ini dipublikasikan, Kompolmas Kalbar masih belum mengetahui keberadaan DANG.
Upaya mengonfirmasi dirinya, oknum APH yang melakukan percobaan menyogok wartawan dan pihak-pihak berkompeten lainnya masih dilakukan.
Retorika Penertiban
Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, pertambangan tanpa izin perlu menjadi perhatian bersama APH, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
Butuh upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan PETI beserta dampak yang ditimbulkan.
PETI adalah kegiatan produksi mineral yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.
“PETI adalah kegiatan tanpa izin, memicu kerusakan lingkungan dan memicu konflik horizontal di masyarakat,” ujarnya, belum lama ini.
Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban kepada negara dan masyarakat terhadap sekitar.
Karena tidak berizin, tentu pelaku PETI akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya.
Mereka tidak tunduk pada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya.
Sejatinya, pemerintah tidak tinggal diam. Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kemen ESDM, KLHK, Kemendagri dan Polri terus bekerja sama mengatasi PETI.
Sayangnya, semua itu umumnya baru sebatas retorika. Mayoritas pecinta lingkungan menilai, PETI tetap menjadi “tuhan lain” bahkan di mata oknum APH sendiri.
Berkedok demi kepentingan perut masyarakat penambang, PETI di Kalbar khususnya di Singkawang dan Bengkayang masih eksis sebagai bisnis primadona para cukong dan kroninya.
“Takkan mati PETI dimakan zaman, karena sesungguhnya mereka dipelihara dan dilindungi. Sayangnya, negara juga belum benar-benar hadir dalam persoalan ini,” sesal Fahmi, pegiat lingkungan di Bengkayang, Rabu (6/3) malam. [hef/dk/jn]
—
Baca selengkapnya di GOOGLE NEWS KompolmasTV
