KPK dan PPATK didesak periksa dokumen pajak dan status HGU PT Sugar Group Companies (SGC) beserta anak perusahaannya.
Desakan itu dilontarkan Ketua Umum Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Muhammad Nurullah Roni Salim menyusul meruncingnya dugaan skandal transaki janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Roni menduga, PT SGC telah menggemplang pajak dan legalitas atau status HGU-nya diragukan.
“Kasus pejabat Ditjen Pajak adalah pintu masuk bagi KPK dan PPATK memeriksa dokumen kelengkapan pajak serta HGU PT Sugar Group Companies,” ujarnya di Jakarta, Minggu (30/3).
Tegas Ketum PWDPI saat diwawancarai sejumlah awak media yang tergabung pada organisasi pers yang dipimpinnya, pada Minggu (2/4).
Isu miring soal pajak dan HGU tersebut, kata Roni, sudah lama menjadi pertannyaan masyarakat luas khususnya di Lampung.
Pasalnya, azas manfaat keberadaan perusahaan beromzet triliunan rupiah itu belum dirasakan masyarakat Lampung.
“Lampung sangat kaya raya, pajak dari perusahaan-perusahaan di Lampung sudah cukup untuk membangun Provinsi Lampung,” imbuhnya.
Dengan perusahaan taat pajak, lanjut Roni, tidak sulit bagi daerah itu perbaiki jalan-jalan dan membangun infrastruktur umum lainnya.
Namun kondisi konkretnya malah sangat memprihatinkan, banyak jalan provinsi tidak terurus semestinya dan kini makin rusak parah.
Berdasarkan data diperoleh, papar Roni, HGU perusahaan gula itu patut dipertanyakan, sebab diduga banyak lahan perkebunan tebu milik SGC hasil caplok lahan milik ulayat dan masyarakat.
“Masih banyak masyarakat Lampung hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal perusahaan dan sumber daya alam di Lampung sangat kaya raya.”
“Saya minta KPK dan PPATK memeriksa dokumen pajak dan HGU SGC dan anak perusahaannya. Jika terbukti merugikan negara harap ditindak tegas,” kunci Roni. [tim/iq]
Baca selengkapnya di GOOGLE NEWS KompolmasTV
