TATANAN Berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia tengah dilanda krisis ideologi Pancasila dan krisis sadar konstitusi.
Penanganan dua akar permasalahan itu menuntut metoda dan formula tepat agar seluruh elemen tetap rukun dalam keutuhan NKRI.
Untuk tujuan tesebut, Aisyiyah sebagai salah satu organisasi perempuan muslimah memegang peran strategis dan tidak boleh berpangku tangan.
Paparan demikian mengemukan dalam Focus Discussion (FGD) Aisyiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Cordela Kota Pangkalpinang, Minggu (5/2).
FGD bertajuk pemahaman ajaran Islam, ideologi Pancasila dan budaya sadar konstitusi dalam upaya menangkal radikalisme di wilayah Serumpun Sebalai itu menghadirkan tiga pembicara.
Yakni akademisi Dr Febrino MA, Sekretaris FKPT Babel Subardi MKPd, dan Badan Kesbangpol Babel Yudhiansyah SMn.
Selain sebagai ajang silaturahmi, FGD ini juga bertujuan mengajak para ustadz dan ustadzah di pondok pesantren, serta guru-guru agama di sekolah menengah/kejuruan sebagai ujung tombak pendidikan anak bangsa bersama-sama menemukan metoda dan formula tepat dalam pengentasan dua krisis dimaksud.
Pimpinan Aisyiyah Babel, Hj Suhada mengatakan, metode dan formula akan menjadi kerangka respon terhadap dinamika kehidupan umat Islam mutakhir agar tidak keliru.
Dia tidak menampik bahwa krisis ideologi Pancasila dan krisis budaya sadar konstitusi memang tengah terjadi.
“Aisyiyah berpandangan bahwa berbagai persoalan bangsa, negara dan masyarakat ini semakin pelik dengan munculnya gerakan radikalisme di masyarakat,” ucapnya.
Gerakan itu, jelas Suhada, antara lain berupa pendirian khilafah, penghinaan terhadap Pancasila, pnghinaan terhadap agama, tudingan sebagian masyarakat lainnya sebagai anti Pancasila, terorisme, dan isu makar.
Sebagai organisasi gerakan perempuan Muhamadiyah, Aisyiyah memiliki lima karakter pergerakan, dengan tetap berpijak pada khittah dan kepribadiannya harus terlibat dalam memberi pandangan tentang isu-isu kebhinnekaan, toleransi, NKRI, dan hal-hal aktual lain dalam dinamika ke-Indonesiaan terkini.
“Pancasila tidak hanya menjadi acuan masyarakat untuk berkehidupan, tetapi juga alat ukur pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Suhada, Pancasila merupakan solusi permasalahan radikalisme yang melanda Indonesia hari ini.
“Maka diharapkan nilai-nilai Pancasila harus benar-benar dijalankan oleh masyarakat Indonesia untuk mencegah dan meminimalisir radikalisme dan terorisme di negeri ini,” tandasnya.
Sebab, kata Suhada, radikalisme agama yang anti Pancasila ditengarai dilatarbelakangi fenomena fanatisme ideologi agama yang sempit dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka.
“Ini berdampak gerakan radikalisme Islam berkembang, salah satunya di bidang pendidikan,” telisiknya.
Lunturnya norma-norma Pancasila di tengah masyarakat Indonesia, menurut Suhada merupakan pangkal munculnya berbagai tindak radikal dan teror di negeri ini.
Padahal, Pancasila sendiri selama puluhan tahun berposisi sebagai titik keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara.[np/iq]
Baca selengkapnya di GOOGLE NEWS KompolmasTV
