BENGKULU SELATAN, KompolmasTV — Urgensi peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamaan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) diabaikan pemerintah desa sejak beberap tahun terakhir.
Akibatnya, komunikasi antara pemerintah desa dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas hanya berjalan sekadarnya, deteksi dini gangguan Kamtibmas atau upaya klarifikasi temuan yang ‘dipaksakan’ jadi lumpuh, puluhan desa kacau.
Padahal, melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas itulah komunikasi sehat yang konstruktif bisa terjalin, bahkan hingga ke satuan penegakan aturan di institusi masing-masing.
Demikian terungkap dalam diskusi pers, perwakilan pemerintah desa dan tokoh masyarakat menyoal banyaknya desa tersandung persoalan hukum di Bengkulu Selatan.
“Setiap warga negara punya hak melapor kalau temukan hal mencurigakan, apalagi merugikan dirinya. Tidak bisa dicegah, dan pada waktunya aparat penegak hukum pun berkewajiban menerima laporan itu,” kata Giri Hartono, pimpinan umum HarianMediator.com, Senin (20/12) siang.
Sangat mungkin, lanjut dia, setelah menerima laporan aparat penegak hukum (APH) berkoordinasi dengan koleganya di lapangan (Bhabinkamtibmas) untuk menanyakan beberapa hal terkait laporan dan situasi di desa tersebut.
Kalau saat itu Bhabinkamtibmas bingung menjawabnya, atau bahkan mengaku tidak tahu, maka penyidik mudah menyimpulkan langkah tindak lanjut.
“Kalau statusnya sudah terlapor, ketertutupan dengan Bhabinkamtibmas bisa berdampak fatal, karena tidak transparan adalah ciri awal adanya sesuatu kurang beres di tubuh pemerintah desa. Ini asumsi alamiah,” imbuhnya.
Kepala Desa Sindang Bulan, Tupli Hayadi berpandangan senada. Dia tidak menampik bahwa sebagian rekan-rekannya sesama kepala desa sedikit acuh dengan keberadaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
“Poin ini menjadi koreksi kami sebagai kepala desa yang mestinya meningkatkan sinergitas tiga pilar, bukan malah sebaliknya,” tuturnya.
Tokoh masyarakat Seginim, Junaidi Hamid menimpali, sekilas memang kurang wajar aparat penegak hukum (APH) serta-merta kroscek langsung ke lapangan dan melanjutkan proses hukum begitu menerima laporan.
Bahkan, dilakukan demikian saat kegiatan pembangunan fisik di desa belum diserahterimakan. Tentu menimbulkan pertanyaan tersendiri soal fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
“Ini pelapornya siapa, apa kapasitas dan motifnya. Lantas APIP-nya kemana? Kesenjangan ini yang harus dibijaki pemerintah desa dengan kepala dingin, tak perlu tersinggung apalagi sampai pamer pisau,” ujarnya.
Dalam momen diskusi itu, Ahmad Murad dari MuradCenter.com dan Junali dari MajalahPost.com mengajak puluhan wartawan yang beraktifitas di daerah itu turut mendorong pemerintah desa membenahi kembali tatanan tiga pilar yang terlupakan.
“Kalau tiga pilar berjalan baik, gangguan dari oknum-oknum yang sering memaksakan sebuah temuan prematur menjadi laporan yang layak ditindaklanjuti secara hukum akan mudah diantisipasi,” anjur mereka.
Pantauan KompolmasTV, merenggangnya komunikasi beberapa oknum kepala desa dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas terjadi hampir merata di seluruh wilayah Bengkulu Selatan.
Bermodal amanat dari institusi masing-masing, Babinsa dan Bhabinkamtibmas terus berupaya melakukan pendekatan sekaligus pendampingan, sementara di sisi lain oknum kepala desa malah menjaga jarak tanpa alasan jelas.
Sehingga, kadang sambang desa hanya dilakukan saat diundang atau ada kegiatan formal atau peristiwa luar biasa. Diduga, ini dipicu rasa kurang nyaman —sengaja diciptakan oknum kepala desa— saat kunjungan di hari-hari biasa.
Di balik kisah sukses di desa hingga meraih reward satuan masing-masing, sejatinya para Babinsa dan Bhabinkamtibmas memendam ‘luka’ tersendiri yang jarang terekspos.
Lika-liku Babinsa dan Bhabinkamtibmas diulas lengkap dalam versi SERDADU e-Paper edisi Januari 2022.[im]
