BENGKULU SELATAN | KompolmasTV — Calon Kepala Desa (Cakades) Desa Penadingan Kecamatan Air Nipis, Harmadi, kembali mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPM) Kabupaten Bengkulu Selatan.
Cakades nomor urut 2 ini bermaksud mempertanyakan kembali tiga laporannya yang belum ditanggapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
Yakni terkait surat suara dan mekanisme perhitungan hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dinilainya tidak adil, bahkan ada indikasi penipuan panitia terhadap pemilih.
“Begitu TPS dibuka, panitia langsung memanggil nama pemilih untuk memberikan suara, tanpa didahului sosialisasi tentang kondisi surat suara (dilipat berapa-red),” ungkapnya, Rabu (7/7/2021) pagi.
Panitia, lanjut Harmadi, juga tidak memajang spesimen surat suara di depan TPS agar bisa dilihat pemilih sebelum memberikan hak suaranya dalam bilik suara di TPS.
Surat suara diberikan panitia dalam kondisi terlipat. Saat berada di bilik suara, pemilih membuka satu lipatan surat suara tersebut dan melihat tanda gambar Cakades utuh.
“Nah, bagi yang kurang teliti, ini langsung dicoblos. Padahal di belakang tanda gambar yang dicoblos itu ada satu lembar lipatan lagi. Satu kali coblos menghasilkan jejak lubang ganda,” paparnya.
Saat perhitungan hasil pemungutan suara, panitia memutuskan surat suara berlubang ganda (posisi sejajar lipatan) tersebut sebagai suara tidak sah. Bagi sebagian Cakades, insiden ini sangat merugikan.
Pada Pilkades Serentak pada 127 desa se-Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat sedikitnya 15 desa merasakan dampak kecerobohan ini.
Informasi terhimpun KompolmasTV, Kepala Dinas PMD Hamdan Sarbaini sudah berkomunikasi dengan hampir seluruh Cakades penggugat, guna meminta mereka bersabar menunggu kebijakan Bupati Gusnan Mulyadi.
Kalangan pemerhati menilai, polemik ini takkan terjadi kalau PPTK pengadaan logistik Pilkades —khususnya surat suara— mampu menganalisa dampak desain terhadap keliru tafsir pemilih di lapangan.
Mereka berpendapat, pihak-pihak berkompeten pengadaan surat suara perlu menglarifikasi hasil pekerjaannya guna mempermudah bupati menentukan solusi bijak.[ima]
