AREA Blank spot dalam pusaran kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai terbongkar.
Sedikitnya, ada 11 orang dalam blank spot dimaksud yang diduga turut dialiri duit panas terkait korupsi tersebut kini mulai diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung).
Di antaranya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.
Terkait hal ini, Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mendesak penegak hukum lebih transparan memproses perkara.
Sebab, sejauh ini perkara dugaan korupsi BTS 4G masih menjadi gunung es yang perlu dibongkar satu per satu.
“Munculnya sejumlah nama yang diduga ikut terlibat dalam praktik korupsi anggaran BTS ini memberikan sinyal kuat banyaknya pihak perlu diungkap.
Termasuk dalam hal ini Menpora Dito Ariotedjo,” kata Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub Ismail, di Bilangan, Jakarta, Kamis (6/7/2023) pagi.
Dia yakin, kasus ini tidak berdiri tunggal dan besar kemungkinan ada pihak-pihak lain yang ikut terseret.
“Untuk itu, kita minta penegak hukum baik dari Kejaksaan, Polri, hakim dan KPK lebih transparan mengusut kasus ini,” tandasnya.
Yakub berharap masyarakat terus aktif mengawal kasus ini, menimbang banyak dana publik ditilap oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
“Di tengah besarnya tekanan anggaran publik saat ini, semestinya dana yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya dikorupsi,” ujarnya.
Sebelumnya diwartakan, Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung setelah memeriksa tersangka Irwan Hermawan menemukan sederet pengakuan mengejutkan.
Komisaris PT Solitech Media Sinergy ini mengaku telah menyerahkan Rp27 miliar kepada Dito pada November-Desember 2022 untuk meredam pengusutan perkara proyek BTS 4G oleh Kejagung.
Saat itu, Dito masih menjabat staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian.
Duit panas itu diserahkan dua kali ke rumah Dito di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan.
Dia juga mengaku, hasil saweran konsorsium dan subkontraktor untuk meredam kasus itu mencapai Rp243 miliar.
Kepada penyidik, Irwan mengatakan duit hasil saweran itu ke diserahkan kepada berbagai pihak atas arahan Direktur Utama BAKTI, Anang Latif.
Dikutip Tempo.co, Minggu (2/7), berdasarkan dokumen diperoleh rincian 11 pihak penerima dana itu adalah :
- Kepada Staf Menteri Rp10 miliar, pada April 2021-Oktober 2022.
- Kepada Anang Latif Rp3 miliar, pada Desember 2021.
- Kepada Pokja, Feriandi dan Elvano Rp2,3 miliar, pada medio 2022.
- Kepada Latifah Hanum Rp1,7 miliar, pada Maret dan Agustus 2022.
- Kepada Nistra Rp70 miliar, pada Desember 2021 dan medio 2022.
- Kepada Erry (Pertamina) Rp10 miliar, pada medio 2022.
- Kepada Windu dan Setyo Rp75 miliar, pada Agustus-Oktober 2022.
- Kepada Edwar Hutahaean Rp15 miliar, pada Agustus 2022.
- Kepada Dito Ariotedjo Rp27 miliar, pada November-Desember 2022.
- Kepada Walbertus Wisang Rp4 miliar, pada Juni-Oktober 2022.
- Kepada Sadikin Rp40 miliar, pada medio 2022.
[im/hra]
—
Baca selengkapnya di GOOGLE NEWS KompolmasTV
