BENGKULU SELATAN | KompolmasTV — Kelompok Kolektifitas Cakades Bengkulu Selatan merasa dibohongi mentah-mentah segenap oknum pejabat eksekutif di daerah tersebut.
Pasalnya, hingga rapat terakhir menentukan sikap terhadap gugatan keberatan mereka atas hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tetap saja bermain kucing-kucingan.
“Usai rapat Hari Kamis siang (22 Juli-red), wakil bupati mengajak kami ngobrol-ngobrol di ruangannya. Ada kabar melegakan disampaikan waktu itu, khususnya untuk Desa Tanjung Besar dan Lubuk Ladung. Tapi beberapa jam berikutnya muncul pengumuman tidak resmi yang bunyinya berbeda lagi,” sesal Anton.
Pengumuman tersebut, kata dia, ditulis dalam laman jejaring sosial milik Humas Pemkab Bengkulu Selatan, menyertakan beberapa foto pertemuan.
“Inti pengumumannya, gugatan keberatan ke-17 desa, tanpa terkecuali, ditolak. Tidak ada penghitungan ulang atau pemilihan ulang,” beber Anton kepada KompolmasTV, Minggu (25/7) malam.
Pendamping eksekutif Kelompok Kolektifitas Cakades (KKC) ini memandang, sikap ‘plin-plan’ Pemkab adalah pembohongan publik yang patut diapresiasi.
“Pantas saja jarang terlihat media lokal memantau perkembangan sengketa Pilkades ini. Mungkin rekan-rekan wartawan sudah jijik duluan dengan urusan ala taman kanak-kanak ini,” sesal Anton.
Hal senada diutarakan Nisman Janitus. Pendamping KKC dari unsur pers ini mengaku heran dengan keragu-raguan Pemkab.
“Hari ini digodok hingga matang, besok dimentahkan lagi. Lusa digoreng lagi, lalu mentah lagi. Begitu terus, semudah itu memutarbalikkan harapan penggugat. Padahal regulasinya jelas,” tandasnya.
Owner Bengkulu Independen dan IndependentNusantara.id ini meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) juga bisa mengambil sikap, membuka kepada publik tentang apa sebenarnya terjadi di tubuh panitia kabupaten.
Hingga menjelang berita ini dipublish, Bupati Bengkulu Selatan, Kepala Dinas PMD dan pihak-pihak berkompeten lainnya masih dalam upaya dikonfirmasi.
Massa PPKM
Kabar santer beredar, KKC akan mengerahkan sekitar 1700 massa menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, pagi ini (26/7).
Masing-masing anggota KKC (17 desa) dikabarkan bakal membawa 100 orang guna menyampaikan aspirasi menolak hasil Pilkades dan mengawal hearing dengan segenap wakil rakyat.
Koordinator KKC, Hery Lofti tidak menampik kabar tersebut. Bahkan, surat pemberitahuan aksi sudah disampaikan kepada Polres Bengkulu Selatan Polda Bengkulu.
“Karena situasi pandemi dan masih diberlakukan PPKM, massa 1700 orang itu akan kami ganti dengan 5000 lembar masker. Dibagikan gratis kepada pengguna jalan yang melintas di depan gedung dewan,” terangnya, tadi malam.
Giat sosial mendukung PPKM ini, kata Hery, akan diikuti seluruh anggota KKC, perwakilan tokoh masyarakat desa dan para pendamping.
“Cuma beberapa puluh orang. Jumlah pastinya nanti saja lihat sendiri di lapangan. Setelah itu baru hearing, surat permohonannya sudah di tangan Sekwan,” pungkasnya.[mar]
