BENGKULU SELATAN | KompolmasTV — Segenap tokoh masyarakat —agama, adat, dan pemuda— ramai-ramai menolak hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Mereka menilai, keputusan ‘plin-plan’ selama penanganan sengketa hasil Pilkades pada 17 desa mengindikasikan ketidakberdayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan menegakkan regulasi yang telah dibuatnya sendiri.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebagai penyelenggara teknis di tingkat kabupaten juga terbukti tidak mampu melipur kecurigaan para tokoh ke-17 desa tersebut.
“Ada skenario busuk apa ini sebenarnya? Keputusannya berubah-ubah, plin-plan. Dinas PMD saja sampai kini belum menerbitkan sepucuk surat pun untuk menengahi sengketa ini, padahal regulasinya mengatur begitu,” cecar Prawinoto, dalam pertemuan tokoh masyarakat lintas kecamatan di Seginim, Sabtu (24/7) malam.
Anggota Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Seginim ini mengaku heran dengan sikap Pemkab yang diduga telah menabrak dua regulasi tentang Pilkades.
Yakni Peraturan Bupati (Perbup) Bengkulu Selatan Nomor 44 tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang merupakan turunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
“Ini bisa berdampak pidana bagi bupati dan Kepala Dinas PMD. Kita juga akan ajukan uji materi terhadap Perbup 44 itu,” timpal Anton, tokoh muda Kecamatan Manna.
Berbagai prasangka mengemuka dalam pertemuan ini mengerucut pada rencana ‘hearing’ kepada DPRD setempat. Tuntutan mereka hanya satu, yakni segera laksanakan pemungutan suara ulang.
“Mudah-mudahan para wakil rakyat bisa lebih bijak menengahi situasi genting ini, sehingga keadilan berdemokrasi yang kita tuntut bisa dipenuhi,” tandas Koordinator Kelompok Kolektifitas Cakades, Hery Lofti.
Informasi terkini, ke-17 desa penggugat hasil Pilkades akan meminta ‘hearing’ dengan DPRD pada Senin (26/7) besok. Tepatnya setelah mereka menggelar aksi berbagi 5000 lembar masker gratis di depan gedung parlemen.[cen]
