SEDIKITNYA 3600 hektar sawah di Kecamatan Seginim dan Air Nipis, Bengkulu Selatan terancam puso atau gagal panen.
El Nino ditambah buruknya tatakelola air serta perluasan membabi-buta areal perkebunan monokultur (sawit) diduga kuat sebagai penyebab utamanya.
Dampaknya, lebih 20 ribu orang —umumnya keluarga petani— di wilayah lumbung pangan Provinsi Bengkulu ini terancam kelaparan.
Mayoritas petani setempat kepada Kompolmas Bengkulu mengaku khawatir tidak bisa menyambung stok beras yang diprediksi habis menjelang musim panen yang berpeluang besar gagal tersebut.
“Jangankan dijual untuk belanja keperluan lain, dapat beras untuk makan sampai musim berikutnya saja tipis harapan,” kata Mail, saat mengecek kondisi sawahnya di Ataran Lukap, Seginim, Kamis (21/9/2023) pagi.
Sejak sepekan terakhir, terpantau tanaman padi di wilayah itu mulai menguning layu. Bahkan tidak sedikit sudah kering kecoklatan karena tidak memperoleh air dari irigasi teknis yang kini sudah kering-kerontang.
Upaya mengoptimalkan masuknya air dari Sungai Air Nipis ke jaringan irigasi dua minggu lalu tidak bertahan lama, karena disusul debit air dari perhuluan mengecil.
Tidak hanya padi, komoditi tanaman lain pun turut terdampak kekeringan, seperti jagung dan aneka palawija.
Camat Seginim, Jardi SE ketika dimintai pendapatnya mengaku belum bisa memastikan langkah apalagi yang bisa diperbuat untuk selamatkan harapan panen pada musim tanam yang baru berjalan sekitar satu bulan ini.
Dia berharap ada solusi jangka pendek dan menengah untuk menanggulangi dampak di tingkat petani, misalnya dengan penyediaan beras murah serta bantuan bibit dan pupuk untuk musim tanam berikutnya.
Sementara itu, informasi berkembang di sejumlah media massa menyebutkan, bantuan bahan pangan (Bapang) kepada ribuan kepala keluarga (KK) di Bumi Sekundang Setungguan justru salah sasaran.
“Itu jelas salah sasaran, tumpang tindih dengan penerima PKH dan BPNT. Datanya ngawur, penyaluran Bapang tidak melibatkan unsur-unsur terkait,” sesal anggota DPRD Bengkulu Selatan Dapil III, Wadimin, Kamis (22/9).
“Makanya dalam rapat di Dewan kemarin, saya minta data itu dibenahi dulu baru boleh penyaluran lagi. Kalau masih data lama yang digunakan, berarti mereka (penyalur-red) cari masalah,” ancamnya.
Hingga menjelang berita ini dipublikasikan, upaya meminta konfirmasi pihak-pihak berkompeten lainnya masih dilakukan. [hup]
—
Baca selengkapnya di GOOGLE NEWS KompolmasTV
