PEMERINTAH Kampung Rajawali, Bandar Surabaya, Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dinilai tokoh masyarakat setempat semakin gokil.
Pasalnya, desakan transparansi kegiatan dibiayai dana desa dijawab dengan pemasangan spanduk tanpa mencantumkan deskripsi kegiatan, meski dibubuhi foto bupati dan wakil bupati.
“Inikah yang dimaksud mereka transparansi kegiatan dan anggaran?” cecar Budi, salah satu tokoh masyarakat setempat, Jum’at (8/3) siang.
Dia menduga, pemerintah kampung mulai panik setelah menyadari tindak-tanduk mereka disoroti media massa, dan mulai mencari-cari pembenaran.
“Jangan-jangan ini hutang kegiatan tahun lalu yang baru dikerjakan sekarang, karena dalam banner transparansi APBK di balai kampung item pekerjaan ini tidak ada,” ungkapnya.
Dia meminta, kalau pemerintah kampung tetap tertutup, sebaiknya pemeritah daerah hingga pusat bisa menjelaskan semua misteri kegiatan menggunakan anggaran negara tersebut, agar tidak memantik persepsi negatif di tengah masyarakat.
Sebab, menurut Budi, jangankan baru sekadar masyarakat biasa, kepala dusun dan 20 warga yang dilibatkan bekerja dalam kegiatan itu saja tidak tahu asal-usul kegiatan/proyeknya.
Kepala Dusun 05, Wayan yang ikut bekerja sebagai buruh dalam program padat karya tunai (PKT) itu saat dikonfirmasi juga mengaku tidak tahu asal-usul program yang sedang dikerjakannya.
“Tidak tahu, kami hanya kerja dan sesuai perintah. Gaji Rp90 ribu sehari. Periut (Supriyanto-red) yang menggaji kami,” cetusnya.
Sementara itu, Sekretaris Kampung Rajawali, Supriyanto dihubungi via pesan whatsApp belum menanggapi. Pesan hanya dibaca, tapi tidak dibalas.
Hingga berita ini diturunkan, upaya mengonfirmasi sekretaris kampung dan pihak-pihak berkompeten lainnya masih terus diupayakan.[iq]
