SATU Lagi kebijakan gokil diberlakukan dalam lingkup pemerintah desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.
Pejabat berkompeten mengklaim, meski tidak berdasar regulasi, kebijakan tak lazim itu bertujuan meredam konflik horizontal di masyarakat.
Pasalnya, seorang Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Seginim dibebastugaskan tanpa batas waktu akhir hanya atas dasar tidak disenangi masyarakat setempat.
Dan bukan karena perangkat dimaksud telah dinyatakan wanprestasi atau terbukti melakukan hal terlarang menurut peraturan perundang-undangan berlaku.
C*lakanya, pembebastugasan itu didorong dua kali demonstrasi dan desakan tertulis yang belakangan diduga berisi tanda tangan palsu dan penipuan bantuan bedah rumah.
Semula, polemik di Desa Sukaraja ditanggapi sewajarnya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan instansi berkompeten lainnya di daerah itu.
Kepala DPMD Herman Sunarya menegaskan, memang pihaknya yang mengeluarkan rekomendasi kepada Camat Seginim untuk pembebastugasan perangkat tersebut.
“Memang bukan berdasarkan regulasi, itu kebijakan. Karena di bawah (masyarakat-red) sedang tidak kondusif, rekomendasi kita keluarkan untuk meredam situasi,” ungkapnya, Kamis (30/6) lalu.
Herman memandang, waktu itu akan lebih beresiko kalau perangkat itu dibiarkan tetap bekerja dalam situasi rawan chaos.
“Sekarang sudah kurang lebih sebulan (dibebastugaskan-red), dan ternyata sudah kondusif, tapi akan dievaluasi dulu,” ucapnya.
Dari hasil evaluasi, jelas Herman, nantinya akan diperoleh kesimpulan apakah pembebastugasan akan berlanjut ke pemberhentian atau diaktifkan kembali.
Di sisi lain, Herman mengaku baru beberapa hari mengetahui surat pernyataan masyarakat yang menjadi salah satu dasar dikeluarkannya rekomendasi pembebastugasan diduga telah direkayasa.
Halaman berikutnya…
