BENGKULU SELATAN | KompolmasTV — Berulang kali, jadwal pelantikan kepala desa defenitif hasil Pilkades Serentak Bengkulu Selatan ditunda.
Para kepala desa terpilih mulai gerah, ramai-ramai mempertanyakan tujuan Bupati Gusnan Mulyadi melancarkan ‘Jurus Undur Undur’ mengakhiri tahapan Pilkades tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Hamdan Sarbaini SSos MSi akhirnya buka suara.
“SK sudah ditandatangani bupati akhir Agustus, sekarang sudah ada di kantor saya,” ujarnya saat ditemui di lokasi jembatan roboh, Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Senin (6/9) pagi.
Mantan Camat Air Nipis ini mengaku berkeinginan pelantikan segera digelar, tapi sampai hari ini PPKM masih pada level 3.
Hamdan berpendapat, kalau tidak memungkinkan secara kolektif —sesuai rencana semula— di Balai Sekundang, bisa saja nanti di kecamatan masing-masing.
“Maunya saya dalam minggu-minggu ini, tapi PPKM yang jadi penghalang. Masih menunggu petunjuk dari Kemendagri (terkait PPKM-red),” tandasnya.
Hamdan menyangkal kabar bahwa penundaan pelantikan hingga berkali-kali tersebut akibat desakan para Penjabat (Pj) kepala desa yang belum tiga bulan menjalani masa jabatan.
“Itu tak ada urusan (kaitannya-red). Regulasinya jelas, harus segera dilantik, Saya tidak mau ambil resiko hukum (kalau desakan Pj Kades dituruti-red),” tambahnya.
Hamdan juga menampik kabar soal penundaan tersebut dikarenakan Pemkab Bengkulu Selatan takut menghadapi gugatan sembilan calon kepala desa di PTUN Bengkulu.
Sebaiknya, kata dia…
