DUA Hari pasca resmi dilantik, Ikatan Media Online (IMO) Indonessia DPW Riau periode 2023-2028 langsung tancap gas.
Sedikitnya terdapat dua program kerja unggulan jadi prioritas dalam tahun pertama kepengurusan.
Yakni berupa peningkatan kapasitas media online milik anggota menuju verifikasi Dewan Pers serta medorong tercapainya digitalisasi 1591 desa di Bumi Lancang Kuning.
Gebrakan dua program itu memantik atensi serius segenap pegiat pers dan pengusaha industri media di wilayah tersebut.
Hingga Minggu (19/2) malam, tercatat sudah hampir 80 perusahaan media menyatakan bergabung sebagai anggota IMO-Indonesia.
Dengan demikian, pertambahan jumlah anggota IMO-Riau meroket sekitar 300 persen dari jumlah sebelumnya yang hanya beranggotakan 26 perusahaan media online.
Ketua IMO DPW Riau, Johan Elvianus Hondro saat dikonfirmasi mengaku tengah memproses kelengkapan administrasi para calon anggota baru tersebut.
Dia berterima kasih kepada para pemilik usaha media di Provinsi Riau yang telah menyampaikan keseriusan minat bergabung.
Selain itu, Johan mengatakan, pihaknya juga mulai mempersiapkan bimbingan teknis (Bimtek) desa digital yang akan mendorog maksimal program digitalisasi 1591 desa, dimulai dari aspek pembinaan SDM IT dan jurnalis desa.
“Dua program ini jadi prioritas untuk dilaksanakan, beriringan dengan melanjutkan beberapa program DPW periode sebelumnya,” ungkap dia, Minggu (19/2).
Johan optimis, dirinya bersama para pengurus yang baru dilantik mampu mengemban amanat dua program tersebut.
Apalagi, untuk Bimtek desa digital sendiri telah memperoleh dukungan penuh IMO Cyber Centre (ICC) yang berafiliasi dengan dua kementerian berkompeten.
Sebelumnya diwartakan, Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F Ismail melantik pengurus baru DPW Riau periode 2023-2028 di Ballroom Hotel Furaya, Pekanbaru, Jumat (17/2) lalu.
Dalam kesempatan itu, Yakub menyampaikan beberapa hal penting terkait peran IMO Indonesia dalam membangun iklim pemberitaan nasional yang kredibel dan berintegritas.
“Sejauh ini IMO Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam mendorong pemberitaan nasional yang berkualitas dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” tuturnya.
Yakub menilai, dalam era disrupsi digital, informasi beredar cukup masif sehingga sulit memfiltrasi informasi-informasi bias dan tidak memenuhi kaidah jurnalistik.
Ia mencontohkan banyaknya informasi mentah dan hoaks saat ini yang disebarluaskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, baik melalui platform media massa maupun melalui media sosial.
Di tengah kepungan beragam informasi liar yang memenuhi ruang-ruang publik, teraang Yakub, membuat masyarakat kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan palsu.
“Alhasil, hadirnya IMO dengan komitmen kuat menjaga standar etik pemberitaan akan mampu meminimalisir efek negatif penyebaran informasi liar ini,” tandasnya.
Yakub mengakui keberhasilan IMO dalam menjernihkan informasi publik itu tidak terlepas dari peran pengurus IMO di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.
“Untuk itu, saya sangat mengapresiasi kegigihan dan kerja keras rekan-rekan IMO wilayah, khususnya di Riau dalam menjaga komitmen pemberitaan yang kredibel dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Yakub menambahkan, dalam waktu dekat DPP IMO-Indonesia akan meluncurkan aplikasi baru demi meningkatkan mutu pemberitaan dan memperluas jangkauan informasi bagi publik di Tanah Air dan luar negeri.[cen]
Baca selengkapnya di GOOGLE NEWS KompolmasTV
