Kesal Ulah Petahana, Masyarakat Pers Jaring Kandidat Bupati Baru

Kesal ulah petahana, masyarakat pers jaring kandidat bupati baru
Kesal ulah petahana, masyarakat pers jaring kandidat bupati baru. Terlihat beberapa wartawan berembug menetapkan panitia dan mekanisme panjaringan, di Taman Merdeka, Manna, Sabtu sore. [Foto: Istimewa]

MAYORITAS Masyarakat Pers Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu mengaku makin kesal terhadap ulah Bupati Gusnan Mulyadi.

Mereka beramai-ramai mendorong tampilnya figur bupati baru yang siap dimenangkan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang.

Bacaan Lainnya

Untuk memastikan figur dimaksud benar-benar pro kebebasan pers, komunitas ini memandang sudah saatnya beberapa tokoh pers daerah diberi peluang, melalui mekanisme penjaringan.

“Ya, sangat besar kemungkinan figur ini berasal dari kalangan pegiat pers sendiri,” cetus Tono dalam diskusi pembentukan tim penjaringan, di Taman Merdeka, Manna, Bengkulu Selatan, Sabtu (30/3/24) sore.

Pendapat senada diutarakan Ahmad Sulaiman, wartawan daerah yang pernah sangat dekat dengan Gusnan.

“Kini saya sudah tau (akal bulusnya-red). Saya tidak mau lagi (dianggap kawan-kawan bersekongkol mematikan pers daerah-red),” ujarnya.

Wartawan yang getol menyoroti dugaan penyerobotan dan alih fungsi lahan secara ilegal oleh oknum kroni Bupati Gusnan ini memastikan siap buka diri untuk merekomendasi sejumlah nama kandidiat kepala daerah dari unsur pegiat pers.

“Karena ini baru langkah perdana (penjaringan-red), tentu saja kesannya (Cakada dari kalangan pers-red) tidak saja aneh, tapi mungkin juga lucu bagi para elite politik. Kita jalani saja dulu prosesnya dan lihat hasilnya nanti,” timpal Habiburrochman.

Wartawan yang masih fokus soroti dugaan pelanggaran administrasi kependudukan Gusnan Mulyadi ini optimis, melalui tahapan penjaringan yang tepat akan “terbit” satu nama yang pantas diterjunkan ke gelanggang Pilkada 2024.

“Tentunya, ini hanya soal penjaringan kandidat dari kalangan pers untuk diminta maju ke ranah politik, melepaskan sementara profesinya. Sementara kita terus mendorong dari garis netralitas pers yang semestinya,” tuturnya.

Dalam rapat terbatas tersebut, Tanto JKD melempar pernyataan mengejutkan. Wartawan asal Kecamatan Bunga Mas ini secara gamblang menyatakan siap tempur jika rekan-rekan seprofesi merestui.

Kalaupun tidak demikian, sambung dia, mendukung penuh figur lain hasil penjaringan juga pasti ia lakukan.

Sementara itu, Giri Hartono meluruskan wacana yang telah beranjak matang menjadi rencana tersebut.

Bahwa penjaringan kandidat dimaksud tidak sesederhana DJ Hunting untuk suatu program di televisi.

Sejauh ini, hemat dia, masyarakat pers Bengkulu Selatan baru sanggup bermetamorfosa menjadi kepala desa dan anggota biasa di lembaga legislatif.

“Itu karena fase awalnya sudah bertarung sendiri. Nah, sekarang petarung itu harus kita yang cipatakan, tentu saja proses dan tantangannya lebih besar,” ulasnya.

Apalagi, sambung Giri, ini berangkat dari rasa kecewa terhadap bupati sebelumnya yang semena-mena terhadap kehidupan pers daerah.

Sementara seorang kepala daerah baru dituntut berangkat dari “nawaitu” yang lebih dari itu.

“Selain masyarakat pers yang minoritas, figur ini juga harus menjadi bupati bagi ribuan masyarakat umum berbagai kalangan di Bengkulu Selatan.”

“Figur pegiat pers yang pro kebebasan pers ini harus kita cari dan seleksi ketat, agar hasilnya tidak menjadi prank dan kembali mengecewakan. Dia harus bisa memantaskan diri,” pungkasnya.

Data dihimpun Kompolmas Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan pernah menjadi rumah besar bagi sekitar 120 pekerja pers asli putra daerah, beberapa di antaranya adalah pegiat.

Sekitar dua pertiga di antara mereka “terbunuh” kebijakan bupati setempat dan harus kehilangan pekerjaan.

Beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan yang dimotori kalangan pers juga diboikot diam-diam, memantik citra buruk pers di tengah masyarakat.

Dalam aspek peran utama pers, realita ini menjadikan fungsi kontrol sosial di lingkungan pemerintahan sangat lemah.

Sementara pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI tidak seutuhnya menjamin zero penyimpangan keuangan dalam pemerintahan.

Segenap pengamat berpendapat sederhana, sejak 2018 Gusnan menjadi bupati alih-alih menciptakan lapangan kerja baru, membina yang sudah ada saja dilakukan sebatas basa-basi.

Hingga menjelang berita ini dipublikasikan, Gusnan dan pihak-pihak berkompeten seputar “pemberontakan” masyarakat pers ini masih dalam upaya dikonfirmaasi. [irw/man/qiu]

Baca selengkapnya di GOOGLE NEWS KompolmasTV

Pos terkait